Jakarta | suaraburuhnasional.com – Dalam sebuah koreksi kebijakan yang signifikan terhadap struktur perpajakan nasional, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi reformatif atas ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2027. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigmatik (paradigm shift) dari sistem akuntansi pajak yang statis menuju mekanisme pemajakan yang adaptif dan terindeksasi terhadap laju inflasi riil.
Pengumuman strategis tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pasca-Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Airlangga mengungkapkan bahwa formulasi PTKP mendatang tidak lagi menggunakan nilai nominal tunggal yang kaku, melainkan mengadopsi kalkulasi elastisitas harga guna menjaga daya beli (real purchasing power) kelas pekerja.
”Tadi dibahas secara mendalam mengenai penyesuaian angka PTKP. Formulasinya akan diselaraskan secara dinamis dengan indeks inflasi (inflation-adjusted index). Saat ini, skema teknis dan pemodelan ekonominya sedang dikalkulasi secara presisi bersama Kementerian Keuangan,” ungkap Airlangga.
Sistem PTKP yang berlaku saat ini menetapkan ambang batas beban pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Secara ilmiah, nilai nominal yang konstan dalam jangka panjang tanpa penyesuaian terhadap inflasi memicu fenomena bracket creep sebuah kondisi di mana inflasi mendorong pendapatan nominal pekerja ke kategori pajak yang lebih tinggi atau mengurangi pendapatan riil mereka tanpa ada peningkatan daya beli aktual.
Parameter Kebijakan Perpajakan Skema Eksisting (Statis) Proyeksi Formulatif 2027 (Dinamis), Model Kalkulasi Nilai nominal tetap (fixed nominal rate) Terindeksasi inflasi (inflation-indexed rate), PTKP Individu / Bulan Rp 4,5 Juta Disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), Sensitivitas Makro Inelastis terhadap laju inflasi progresif dan responsif terhadap fluktuasi pasar
Impak Kesejahteraan Risiko penurunan pendapatan riil Perlindungan margin marginal propensity to consume.
Aspirasi kaum pekerja yang disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengusulkan ambang batas PTKP hingga Rp 7,5 juta per bulan memiliki landasan teori ekonomi makro yang kuat. Secara teknis perpajakan, peninggian ambang PTKP langsung meningkatkan disposable income (pendapatan bersih siap dibelanjakan).
Dalam perspektif Keynesian, peningkatan disposable income pada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah akan memicu peningkatan nilai Marginal Propensity to Consume (MPC). Hal ini berarti setiap rupiah beban pajak yang direduksi akan ditransmisikan secara langsung menjadi konsumsi domestik, yang pada gilirannya mendorong agregat permintaan (aggregate demand) dan mempercepat siklus putaran uang (velocity of money) di sektor riil.
Pengurangan beban pajak atas upah pekerja menciptakan bantalan fiskal mandiri (automatic stabilizers) bagi rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian harga barang pokok.
Tingkat konsumsi yang terjaga memberi sinyal positif bagi sektor produksi (UMKM hingga manufaktur), yang pada akhirnya memperkuat penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tidak langsung.
Kebijakan penyesuaian PTKP berorientasi inflasi ini mencerminkan pendekatan efisiensi alokatif dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah tidak sekadar bertindak sebagai pemungut penerimaan negara (revenue collector), tetapi juga sebagai penyeimbang stabilitas sosial-ekonomi (economic stabilizer).
Melalui formulasi ilmiah berbasis indikator makroekonomi yang tepat, kebijakan PTKP 2027 diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menahan laju degradasi kelas menengah (middle-class erosion), sekaligus memperkokoh pondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (Nelson Siregar/red)
