Medan | suaraburuhnasional.com – Di tengah dinamika diskursus ketatanegaraan dan pengujian legitimasi publik yang terus bergulir di tingkat nasional, Ketua Umum Pengurus Besar Forum Jurnalis Peduli Keadilan (PB FJPK), Jansen Leo Siagian, kembali menyampaikan pandangan kritisnya. Saat ditemui awak media di kediamannya di kawasan Teladan, Medan, pada Kamis (13/11/2026) pagi, Leo menekankan pentingnya kepatuhan mutlak seluruh elemen bangsa terhadap putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya kepada insan pers, Leo menggarisbawahi bahwa polemik seputar dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak sepatutnya dipandang sebagai perdebatan politik semata, melainkan harus diletakkan dalam kerangka epistemologi hukum dan prinsip negara hukum (rechtsstaat).
Menurut Leo, ruang publik perlu mencermati secara utuh konstruksi hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Meskipun dalam amar putusannya permohonan sengketa dinyatakan tidak dapat diterima karena dinilai berada di luar kewenangan absolut rezim sengketa hasil pemilihan umum, bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim konstitusi mencatat fakta yuridis yang krusial.
Dalam pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA), melainkan hanya dokumen berupa surat keterangan kehadiran (certificate of attendance). Lebih lanjut, Leo menjelaskan bahwa temuan yuridis tersebut berkorelasi langsung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dalam ranah peradilan tata usaha negara.
Melalui putusan kasasi tersebut, MA membatalkan dan memerintahkan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran karena dinilai mengandung cacat yuridis dan tidak memenuhi asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
”Dalam doktrin negara hukum yang demokratis, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat atau res judicata pro veritate habetur apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan kasasi MA telah menghadirkan fakta hukum yang terang. Oleh karena itu, seluruh pihak, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seyogianya menunjukkan teladan ketatanegaraan dengan menghormati produk hukum tersebut,”ujar Leo di Medan.
Leo menambahkan, esensi dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menuntut tiadanya perlakuan istimewa bagi pemegang maupun mantan pemegang kekuasaan eksekutif. Kepatuhan terhadap putusan yudisial, menurut pandangan PB FJPK, merupakan instrumen fundamental untuk menjaga marwah institusi demokrasi sekaligus merawat kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem peradilan di Indonesia.
Di sisi lain, diskursus mengenai keabsahan administratif dan implikasi ketatanegaraannya masih menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai dari akademisi hukum, praktisi, hingga pemangku kepentingan di lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki mekanisme konstitusional masing-masing dalam menyikapi dinamika ini.
Menutup pernyataannya, Ketum PB FJPK mengajak masyarakat sipil dan insan pers untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, proporsional, dan berbasis fakta hukum demi terjaganya integritas konstitusi Indonesia. (Nelson Siregar/red)
