Dairi | suaraburuhnasional.com – DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi mulai memantapkan konsolidasi dan penataan struktur kepengurusan periode 2025–2030. Hal ini ditandai dengan rapat perkenalan jajaran pengurus terpilih di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Medan–Sidikalang, Panji Sibura-bura, Senin (2/11/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Musyawarah Daerah (Musda) pada 6–7 Oktober 2026 yang kembali menetapkan Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., sebagai Ketua DPD Partai Golkar Dairi. Dalam kepengurusan tersebut, Vickner Sinaga dipercaya sebagai pembina.
Kegiatan dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Dairi Sabam Sibarani, Sekretaris Pana Akbar Simatupang, Ketua Harian Amper Nainggolan, Bonar butar butar serta sejumlah dewan frajsi partai Golkar dan pengurus terpilih lainnya.
Dalam arahannya, Sabam mengatakan konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat soliditas kader, menyusun komposisi kepengurusan, sekaligus menyatukan visi dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan.
Ia menjelaskan, setelah penyusunan struktur dan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan, agenda berikutnya adalah Musyawarah Kecamatan (Muscam) di 15 kecamatan yang direncanakan .
“Ini merupakan amanah organisasi yang harus kita jalankan bersama. Kita menghimpun seluruh kader untuk mengembangkan Partai Golkar dan memperkuat organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Setelah ini, kita akan melaksanakan Muscam,” ujar Sabam.
Ia menambahkan, pengenalan para kader yang akan mengisi posisi ketua bidang dan unsur kepengurusan lainnya bertujuan membangun komunikasi serta memastikan setiap pengurus memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Sabam juga menegaskan bahwa penerbitan SK merupakan tahapan penting sebelum pelantikan agar seluruh pengurus memiliki dasar legalitas untuk menjalankan tugas organisasi. “SK terlebih dahulu diterbitkan, baru dilaksanakan pelantikan. Dengan demikian, pengurus dapat bekerja dan menjalankan tanggung jawab organisasi dengan baik,” tegasnya.
Melalui konsolidasi ini, DPD Partai Golkar Dairi mulai mempersiapkan penguatan struktur organisasi dan kaderisasi hingga tingkat kecamatan sebagai bagian dari agenda kerja periode 2025–2030. (Clara)
