Penulis : Nelson Siregar
Delapan dekade lebih lembaran kemerdekaan dibuka, Republik Indonesia masih terjebak dalam labirin paradoks yang paling memilukan dalam sejarah modern: sebuah bangsa yang duduk di atas singgasana kemakmuran global, namun berjalan pincang di atas penderitaan rakyatnya sendiri, Ravu (18/11/2026).
Dari pesisir Belawan gerbang strategis perdagangan internasional yang menjadi saksi bisu ketimpangan struktural hingga denyut nadi perkampungan akar rumput di seluruh penjuru Nusantara, gelombang keresahan kini membuncah menjadi sebuah gugatan agung. Ini bukan lagi sekadar keluh kesah ekonomi, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral yang menelanjangi wajah kekuasaan hari ini.
1. Paradoks Kelimpahan: Kekayaan yang Menguap di Udara
Bumi Indonesia sejak lama diibaratkan sebagai surga sumber daya. Miliaran ton mineral, minyak, dan komoditas strategis dikeruk, dieksploitasi, dan diekspor tanpa jeda, mengalirkan gelontoran devisa raksasa ke pusat-pusat kapital global.
Secara sosiologis, kita mengalami apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya (resource curse) di mana wilayah yang kaya akan hasil bumi justru kerap dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Ironisnya, mesin negara ini tidak sepenuhnya berjalan dari hasil kekayaan alam tersebut, melainkan ditopang oleh keringat berlapis pajak rakyat kecil: dari sebungkus kebutuhan pokok hingga pungutan fiskal yang mencekik kaum marjinal.
Di balik angka-angka pertumbuhan makroekonomi yang kerap dipamerkan para pejabat di ruang pendingin ber-AC, tersimpan sebuah pertanyaan fundamental yang menuntut jawaban jujur: Ke mana perginya seluruh aliran kekayaan itu, tatkala jaring pengaman sosial rakyat kian rapuh dan dapur-dapur warga kian sunyi?.
”Negara yang kaya raya bukanlah diukur dari seberapa tebal cadangan devisa di bank sentral, melainkan dari seberapa terhormat warganya hidup di tanah airnya sendiri.”
2. Defisit Nurani di Menara Gading Kekuasaan
Kritik tajam yang disuarakan dari akar rumput menelanjangi apa yang oleh para pengamat disebut sebagai defisit nurani di kalangan elite politik. Panggung kekuasaan yang seharusnya menjadi altar pengabdian publik kerap tereduksi menjadi arena transaksional, di mana orientasi kebijakan disetir oleh syahwat oligarki dan akumulasi kekayaan kelompok semata.
Ketika janji-janji kampanye yang muluk berubah menjadi retorika kosong yang diulang-ulang setiap siklus pemilihan, yang tersisa di benak publik adalah kelelahan struktural.
Kepercayaan publik (public trust) mengalami erosi masif.
Para pemegang mandat seakan lupa pada prinsip kontrak sosial (social contract) bahwa legitimasi kekuasaan tidak bersumber dari megahnya baliho kampanye atau angka elektoral, melainkan dari keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh mereka yang paling rentan.
3. Hukum Besi Sejarah: Suara Rakyat adalah Suara Tuhan
Peringatan bernada keras mengenai ancaman “pengadilan rakyat” dan referensi sosiologis terhadap instabilitas di berbagai belahan dunia bukanlah isapan jempol yang patut diabaikan dengan senyum sinis di menara gading.
Sejarah peradaban selalu meninggalkan satu hukum besi yang tak terbantahkan: kesabaran kolektif umat manusia memiliki batas ekstrem.
Ketika institusi formal penegak hukum dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ketika ruang dialog tersumbat oleh arogansi kekuasaan, maka nurani kolektif masyarakat akan mengambil alih panggung sejarah dengan caranya sendiri. Ketidakadilan yang terus dipelihara pada akhirnya akan memicu eskalasi sosial yang tak terbendung.
Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Frasa ini bukan sekadar pajangan normatif dalam lembaran negara, melainkan titah suci yang menuntut pertanggungjawaban mutlak dari setiap jengkal kekuasaan yang didelegasikan.
Sudah saatnya para elite politik di negeri ini melepaskan topeng kenyamanan, menuruni menara gading kekuasaan, dan mendengarkan gema nurani dari bawah. Sebab pada akhirnya, tidak ada rezim yang mampu bertahan selamanya di atas penderitaan rakyat yang didiamkan. Bangsa ini milik jutaan jiwa yang berhak atas kemartabatan, bukan milik segelintir orang yang rakus akan kuasa. Suara hati dari pesisir utara Sumatera Utara, merajut asa untuk Indonesia yang lebih berkeadilan. (*)
















