Toba | suaraburuhnasional.com – Perbedaan angka Rp153 juta dan Rp155,7 juta pada papan proyek irigasi perpompaan Tahun Anggaran 2026 memicu polemik di media sosial. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba akhirnya meluruskan: selisih Rp2,7 juta itu bukan pengurangan dana, melainkan perbedaan pos penganggaran.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026). “Jangan disimpulkan ada dana yang hilang. Yang berbeda adalah cara penganggarannya,” tegas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Sebanyak 50 paket irigasi perpompaan bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Dasar hukumnya POK Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun 2026, DIPA Nomor 018.13.04.691325/2026 tertanggal 1 Desember 2025. Dalam skema ini, kelompok tani menerima dana konstruksi sebesar Rp153 juta per paket yang ditransfer langsung oleh provinsi ke rekening kelompok.
Biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta tidak digabung. Dana itu dialokasikan tersendiri melalui kode rekening 522131. “Nominal yang tertulis di papan proyek adalah Rp153 juta, karena itu memang dana konstruksi yang diterima kelompok,” jelas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Berbeda dengan TP Provinsi, enam paket lainnya bersumber dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Medan, DIPA SP DIPA-018.13.2.695352/2026 tertanggal 6 Juni 2026. Pada skema ini, total anggaran menjadi Rp155,7 juta per paket, karena biaya konstruksi dan rancang bangun sudah disatukan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba menegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk program ini berada di balai, bukan di Dinas Pertanian Kabupaten Toba. Biaya rancang bangun Rp2,7 juta tersebut juga telah tercantum dalam RAB / RUKK yang ditandatangani kelompok tani.
Konsultan rancang bangun, Jonson Tambunan, membenarkan penjelasan tersebut. Menurutnya, substansi kedua kegiatan tidak berbeda. “Sebenarnya kedua kegiatan ini sama. Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun,” kata Jonson.
Di balik polemik angka, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba mengingatkan persoalan utama pertanian Toba: air. Tujuh kecamatan di Kabupaten Toba masih tergolong daerah tadah hujan. Anomali iklim membuat musim hujan dan kemarau semakin sulit diprediksi, dan petani menjadi pihak yang paling rentan.
Dampaknya terukur: indeks pertanaman Toba baru mencapai 1,35. Angka ini tertinggal jauh dari Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang mencapai 2-2,5 kali, serta Padangsidimpuan yang telah mencapai 3 kali.
“Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
Menutup klarifikasi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun ia menegaskan, kritik harus disampaikan secara profesional, kepada institusi dan pejabat sesuai kapasitas jabatannya. “Kritik yang konstruktif penting untuk mendorong peningkatan pelayanan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Toba,”pungkasnya. (Tim)














