Jakarta | suaraburuhnasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) pada Rabu (5/2/2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Rakor ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan. Menteri Nusron menegaskan bahwa proyek ILASP menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan sistem dan data pertanahan guna menciptakan tata ruang yang lebih tertib dan berkelanjutan.
“Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini, kita lanjutkan program ILASP agar kejadian serupa di masa lalu tidak terulang. Selama ini, belum ada integrasi sistem dan data yang menyeluruh, sehingga sering terjadi konflik lahan. Dengan program ini, semua akan terpetakan secara komprehensif,” ujar Menteri Nusron seusai pertemuan.
Program ILASP dirancang untuk menyelaraskan berbagai kebijakan penggunaan lahan dengan pemanfaatan teknologi geospasial guna meningkatkan akurasi data pertanahan dan perencanaan tata ruang. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menata penggunaan lahan secara adil dan berkelanjutan di Indonesia. (Clara.s)
