Jabar | suaraburuhnasional.com – Ribuan warga masyarakat Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur memperotes kinerja kepala desa setempat melalui pembubuhan tanda tangan pada surat pernyataan yang telah dipahami dan disepakati sebelumnya.
Hal demikian ditempuh, menurut warga, sehubungan keluhan masyarakat Desa Cibarengkok yang telah disampaikan langsung pada Bupati Mohammad Wahyu Ferdian melalui unjuk rasa dinilai sia sia, lantaran belum nampak tanda tanda keberpihakan bupati pada persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Cibarengkok.
Gejolak protes warga yang tidak kunjung mereda tersebut, menurut tokoh setempat, hal itu dipicu oleh sejumlah persoalan Kades Cibarengkok Asep Jalaludin Saleh yang selama ini dinilai tidak lagi sejalan dengan tupoksinya selaku kades, termasuk pengelolaan dana desa dan anggaran lain dari pemerintah untuk masyarakat, dimana dana dimaksud diduga tidak sedikit yang diselewengkan kades beserta kroninya di kecamatan, sehingga konsentrasi kades dinilai lebih condong pada keuntungan pribadi ketimbang melirik nasib para guru ngaji serta warga miskin seperti Maelawati, Erat, Tinceu, Yuyum dan Wawa, dimana uang hak mereka dan warga miskin lainnya terindikasi dirampas dengan modus dibayar 50 ribu, itupun harus terlebih dahulu difoto sambil memegang uang ratusan ribu rupiah, hal tersebut belum ada tanggapan dari kades, lantaran ketika dihubungi pada tempat kades bertugas, menurut perangkat desa pak kades tidak masuk kantor.
Menanggapi perihal tersebut, salah seorang tokoh pemuka agama angkat bicara, menurutnya, gejolak panas di masyarakat Desa Cibarengkok beruntung terkendalikan oleh pihak Forum Peduli Masyarakat Cibaberengkok, sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung secara tertib dan disampaikan pada BPD sesuai mekanisme yang benar seperti audensi masyarakat pada Kamis, 8 Mei 2025 di aula Desa Cibarengkok, dimana acara audensi yang turut dikawal oleh Babinsa beserta jajaran Polsek setempat berlangsung tertib dan lancar.
Salah seorang anggota forum yang akrab disebut Aang, pada awak media suaraburuhnasional.com menuturkan, audensi masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, seperti mempertanyakan langkah hasil audit APIP, insentif guru ngaji, realisasi BLT, tupoksi BPD yang terkesan monoton, meminta tranparansi pengelolaan dana desa dan dana lainnya yang diperuntukan bagi masyarakat, meminta agar BPD memperoses pemberhentian Kepala Desa Cibarengkok berdasarkan peraturan yang berlaku, disinggung perihal dugaan penyelewengan dana desa, pihaknya menyebut, yang lebih rawan diselewengkan dari dana desa adalah program ketahanan pangan, dimana program tersebut untuk pengembangan potensi pertanian lokal, peningkatan hasil pertanian, dan pembangunan infrastruktur seperti irigasi desa, dengan alokasi minimal 20% dari pagu dana desa, sehingga pihaknya merencana akan menulis surat terbuka untuk bupati dan gubernur, mengingat di kecamatan Bojongpicung terindikasi program tersebut banyak yang berjalan fiktif tak terkecuali di Desa Cibarengkok. (Kamal/Asep)
