Jakarta | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan keadilan distribusi tanah. Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Seminar bertajuk “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita” yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan sosial atau pendekatan charity. Menurutnya, solusi jangka panjang terletak pada pemberian akses legal yang adil dan berkelanjutan kepada masyarakat. “Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan charity. Kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan legal access. Dan legal access yang paling vital adalah akses legal terhadap tanah,” tegas Nusron Wahid.
Ia menjelaskan, kepastian hukum atas tanah melalui program Reforma Agraria membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, baik melalui pengelolaan lahan produktif, akses pembiayaan, maupun penguatan ekonomi lokal. Tanah yang memiliki legalitas, lanjutnya, dapat menjadi modal sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya Reforma Agraria yang tidak berhenti pada pembagian atau penataan aset semata, tetapi dilanjutkan dengan penataan akses. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Seminar tersebut menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah, akademisi, dan kader partai politik dalam merumuskan kebijakan Reforma Agraria yang selaras dengan visi pembangunan nasional serta agenda Asta Cita. Kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong keadilan agraria sebagai fondasi pembangunan yang inklusif.
Melalui implementasi Reforma Agraria yang tepat sasaran dan berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN optimistis upaya pengurangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. (Clara siahaan)
