Medan | suaraburuhnasional.com – Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menggelar Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 di Lapangan Jalan Sidodame PBD II, Kecamatan Medan Timur. Dalam kegiatan yang dihadiri hampir 2.000 warga itu, berbagai persoalan pelayanan publik hingga kesejahteraan masyarakat disampaikan secara langsung.
Dalam sambutannya, Wong mengatakan reses menjadi momentum untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan. Ia juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Satpol PP Kota Medan. “Saya berharap perwakilan OPD yang hadir tidak hanya datang, duduk, dan mencatat, tetapi juga langsung merespons pengaduan warga,”kata Wong.
Dalam kegiatan tersebut, Wong didampingi Sekretaris DPRD Kota Medan Ali Sipahutar serta sejumlah perwakilan OPD, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Lingkungan Hidup. Wong kemudian mempersilakan warga menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui lembar aspirasi yang disediakan panitia.
Sri Herawaty, warga Jalan Sidorukun, mengeluhkan tiang listrik yang miring ke arah rumahnya. Ia mengaku telah melaporkan kondisi tersebut ke kepala lingkungan dan kelurahan, namun belum mendapat respons. “Apa harus ada korban dulu baru ditindaklanjuti? Kami mohon dibantu, pak,”ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi jalan amblas di persimpangan Jalan Mandau dan Jalan Sidorukun yang dinilai membahayakan pengguna jalan, serta saluran parit yang tersumbat.
Keluhan lain disampaikan Nurkholizah, warga Jalan Mandau, terkait persoalan sampah yang menumpuk dan pengangkutan yang disebut hanya dua kali dalam sepekan. “Sampah dibiarkan menumpuk dulu, baru diangkut,”katanya.
Mulyani mengeluhkan belum tersentuhnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia juga meminta perhatian bagi pasien tuberkulosis (TB), termasuk bantuan tambahan asupan gizi dan bantuan pendidikan bagi anak sekolah. Toni, warga Jalan Al-Falah 6, menilai sistem penyaluran UMK dan MBG belum berjalan optimal. Ia juga meminta program bantuan UMKM diverifikasi agar tepat sasaran.
Sementara itu, Harry Piter menyoroti pembangunan perumahan mewah di kawasan Sidodame yang diduga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menimbulkan dampak debu bagi warga. Ia meminta Satpol PP melakukan penindakan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wong meminta seluruh perwakilan OPD segera menindaklanjuti laporan warga. “Semua saya catat. Nanti akan saya pertanyakan satu per satu progresnya,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Maratua Panjaitan, menjelaskan bahwa siswa penerima bantuan pendidikan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berkoordinasi dengan kelurahan untuk mengakses Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan juga menyediakan alternatif bantuan siswa miskin berupa uang tunai untuk jenjang SD dan SMP, serta bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam dan sepatu. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), kata dia, telah dilakukan pada akhir November dan awal Desember 2025, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Terkait tiang listrik miring, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan, Ranto AS, menyatakan akan berkoordinasi dengan PLN untuk penanganan lebih lanjut.
Adapun untuk penanganan TB dan peningkatan gizi, warga mengusulkan tambahan makanan bergizi yang dapat disalurkan melalui posyandu, menyikapi itu Lurah PBD II, Zainal Abidin, kita segera berkoordinasi dengan pihak MBG dalam pemenuhan gizi terutama layanan dapur operasional untuk mendukung kebutuhan gizi siswa, balita, lansia, dan ibu hamil.
Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan disebut telah menyediakan pelatihan dan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM. Pengajuan dapat dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Perwakilan Dinas Koperindag, Sri Miwarty, mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi perajin akan diverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Hal serupa disampaikan perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan, Bernhard Siahaan, yang berjanji menindaklanjuti laporan jalan amblas dan parit tersumbat.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perkim Cikataru Medan, Salman Alfarizi, menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Medan terkait bangunan tanpa PBG.
Di akhir pertemuan, Wong mengucapkan terima kasih kepada warga yang hadir dan menegaskan agar OPD tidak sekadar mencatat, tetapi benar-benar merealisasikan aspirasi masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menerima manfaat setelah pensiun, sedangkan BPJS Kesehatan tidak memberikan pengembalian dana karena bersifat gotong royong. Adapun peserta BPJS Kesehatan mandiri tetap memperoleh layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sesuai ketentuan. (PM)
