Yamaguchi | suaraburuhnasional.com -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Prefektur Yamaguchi, Jepang, melalui penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) terkait peningkatan pengiriman dan penerimaan peserta pemagangan teknis asal Indonesia.
Kerja sama tersebut ditandatangani pada Kamis (27/8/2026) di Prefektur Yamaguchi, Jepang, dengan fokus pada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelindungan peserta magang di Jepang.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, penandatanganan ini juga untuk memperkuat pertukaran, penanganan permasalahan, dan pelindungan peserta selama mengikuti program. Selain itu, diharapkan terdapat mekanisme berbagi informasi yang dapat mendukung pengembangan karier dan kemandirian peserta setelah kembali ke Indonesia.
“Penandatanganan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Jepang, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemagangan teknis. Jepang memiliki pengalaman, teknologi, dan budaya produktivitas yang berharga, sementara Indonesia memiliki SDM potensial yang siap berkontribusi,” tegas Cris.
Ia menambahkan, implementasi dari MoC yang ditandatangani ini selanjutnya akan disesuaikan sejalan dengan perkembangan kebijakan ketenagakerjaan Jepang, yaitu Employment for Skill Development (ESDP). Diharapkan kerja sama ini dapat menjadi fondasi yang kuat dan adaptif bagi pengembangan SDM Indonesia.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mempersiapkan SDM dengan keterampilan, kemampuan bahasa, etos kerja, dan pemahaman budaya kerja yang sesuai dengan kebutuhan Jepang.
Pemerintah Indonesia berharap Prefektur Yamaguchi dapat terus mendukung terciptanya lingkungan kerja dan sosial yang aman, baik, dan kondusif bagi SDM Indonesia.
“Penandatanganan MoC dengan Pemerintah Prefektur Yamaguchi ini merupakan langkah awal untuk implementasi yang lebih konkrit dalam peningkatan SDM Indonesia melalui Technical Intern Training Program. Kami berharap MoC ini segera diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta, perusahaan, serta masyarakat di kedua negara, serta menjadi fondasi awal untuk menerapkan kebijakan baru ESDP yang akan segera diberlakukan pada awal tahun depan,” ujar Cris. (red/Biro Humas Kemnaker)
