• Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
Kamis, November 19, 2026
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

DPRD Medan Desak Pemko Tertibkan Aset Ilegal dan Benahi Carut-Marut Tarif PBG

Redaksi by Redaksi
Oktober 4, 2026
in Politik
0
DPRD Medan Desak Pemko Tertibkan Aset Ilegal dan Benahi Carut-Marut Tarif PBG
81
SHARES
2.7k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

Medan | suaraburuhnasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mengambil tindakan konkret terkait penyelamatan aset daerah yang diperjualbelikan secara ilegal (di bawah tangan) dan melakukan reformasi total pada sistem perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

READ ALSO

Anggota Komisi 1 DPRD Medan Nilai Tindakan Kekerasan di Lingkungan Pemko Tidak Dapat Dibenarkan, Minta Ditindak Tegas

Ketua Komisi I DPRD Medan Kecam Dugaan Pemukulan Kepling oleh Satpol PP

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Henry Jhon Hutagalung, saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan tentang Peningkatan PAD dan Penertiban Aset Daerah di Gedung DPRD Medan, Senin (24/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Medan beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Henry Jhon menegaskan bahwa persoalan aset daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut harta kekayaan milik pemerintah daerah. Ia menyoroti adanya sejumlah aset tanah Pemko Medan yang proses penanganannya mandek sejak tahun lalu tanpa menunjukkan penyelesaian hukum yang jelas.

Selain persoalan jual-beli di bawah tangan, DPRD juga mempertanyakan status sejumlah bidang tanah milik Pemko Medan yang telah diduduki oleh masyarakat selama hampir 20 tahun. Lahan yang kini ditempati oleh ratusan Kepala Keluarga (KK) tersebut telah berkembang menjadi permukiman kumuh. “Ini sudah lebih kurang 20 tahun dikuasai oleh ratusan KK. Lokasi itu menjadi sumber penyakit masyarakat dan menjadi permukiman kumuh,” ujar Henry Jhon di hadapan forum rapat paripurna.

Ia mengingatkan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan bagian dari komitmen bersama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2024–2029. Pemko Medan diminta segera menyinkronkan penataan ini dengan program normalisasi kawasan sungai, termasuk rencana relokasi warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai.

DPRD memberikan tenggat waktu agar seluruh persoalan aset ini dapat diselesaikan dalam sisa tiga tahun masa pemerintahan wali kota yang sedang berjalan.
Selain sektor aset, sorotan tajam juga diarahkan pada pelayanan publik di bidang perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai tidak transparan dan memicu banyak keluhan di tengah masyarakat.

Henry Jhon mengungkapkan adanya ketidakpastian biaya yang sangat jomplang dalam pengurusan PBG, meskipun kondisi dan spesifikasi bangunan relatif sama. “Untuk bangunan dua tingkat ada yang biayanya Rp13 juta. Ada yang satu tingkat dengan luas tanah sama sampai Rp20 juta, bahkan ada juga yang Rp34 juta. Ada yang tidak selesai-selesai,”ungkapnya.

Menurut DPRD, proses perizinan yang rumit, tidak transparan, serta minimnya kepastian waktu dan biaya dapat membuat masyarakat enggan mengurus izin resmi. Lebih jauh, kondisi ini dikhawatirkan akan memukul iklim investasi lokal karena para investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Kota Medan.

Sebagai langkah tegas, DPRD Medan membuka peluang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) PBG guna mengkaji instrumen pelayanan tersebut secara mendalam. “Kalau perlu kita bentuk khusus Pansus PBG agar urusan PBG ini sederhana, cepat, dan jelas berapa biayanya. Serta biaya itu semuanya masuk ke kas daerah,” tegas politisi PSI tersebut.

Menutup penyampaiannya, Henry Jhon meminta pimpinan DPRD Kota Medan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan secara berkala agar seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh panitia khusus tidak berakhir sebagai dokumen formalitas di atas kertas.

DPRD mendesak keterlibatan aktif Inspektorat Kota Medan untuk memantau jalannya eksekusi di lapangan. Setiap rekomendasi harus memiliki indikator yang jelas mengenai penanggung jawab, tupoksi kerja, hingga perkembangan progres penyelesaiannya. “Jangan nanti hanya omong-omong, cerita di sini, perintah sana, perintah ke sini, tetapi tidak dilaksanakan dan kita diam saja. Ini bagian dari fungsi pengawasan kita yang harus dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (PM)

Tags: DPRD Medan

Related Posts

Anggota Komisi 1 DPRD Medan Nilai Tindakan Kekerasan di Lingkungan Pemko Tidak Dapat Dibenarkan, Minta Ditindak Tegas
Politik

Anggota Komisi 1 DPRD Medan Nilai Tindakan Kekerasan di Lingkungan Pemko Tidak Dapat Dibenarkan, Minta Ditindak Tegas

November 17, 2026
Ketua Komisi I DPRD Medan Kecam Dugaan Pemukulan Kepling oleh Satpol PP
Politik

Ketua Komisi I DPRD Medan Kecam Dugaan Pemukulan Kepling oleh Satpol PP

November 15, 2026
Anggota DPRD Medan: Pahlawan Hari Ini Bukan yang Angkat Senjata, Tapi yang Berani Jujur dan Disiplin
Politik

Anggota DPRD Medan: Pahlawan Hari Ini Bukan yang Angkat Senjata, Tapi yang Berani Jujur dan Disiplin

November 11, 2026
Fakta Bangunan Cafe Tidak Urus PBG Terbongkar di RDP Komisi 4 DPRD Medan
Politik

Fakta Bangunan Cafe Tidak Urus PBG Terbongkar di RDP Komisi 4 DPRD Medan

November 11, 2026
Ketua Komisi 4 DPRD Medan Perintahkan Satpol PP Segel Bengkel Tekun Jaya
Politik

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Perintahkan Satpol PP Segel Bengkel Tekun Jaya

November 10, 2026
Erisda Hutasoit SE Letakkan Fondasi Baru Birokrasi di Sekretariat DPRD Medan
Politik

Erisda Hutasoit SE Letakkan Fondasi Baru Birokrasi di Sekretariat DPRD Medan

November 3, 2026
Next Post
Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Dasar Hukum Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasca-Pencabutan Perda No 2/2013

Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Dasar Hukum Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasca-Pencabutan Perda No 2/2013

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR NEWS

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

LPRI Aceh : Camat Bambel Diduga Terima Upeti dari Kades Rikit

Agustus 25, 2026
Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Sidang Lanjutan Gugatan Pekerja PT. Samawood Utama Work Industries, Kedua Saksi dari Tergugat Tidak Kenal dengan Para Penggugat

Mei 28, 2025
Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Di Ruang Ibadah, Oknum ASN Pemkab Cianjur Diduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Bawahannya

Juli 26, 2026
Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

Dugaan Manipulasi Red Herring, Intimidasi Bersenjata, dan Ancaman Propaganda Sektarian

September 11, 2026
Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Imbas dari Izin Operasional Kadaluarsa, Puluhan Milyar Dana BOP untuk PKBM di Cianjur Berpotensi Balik Pada Kas Negara

Februari 3, 2025

EDITOR'S PICK

Anggota DPRD Medan: Pahlawan Hari Ini Bukan yang Angkat Senjata, Tapi yang Berani Jujur dan Disiplin

Anggota DPRD Medan: Pahlawan Hari Ini Bukan yang Angkat Senjata, Tapi yang Berani Jujur dan Disiplin

November 11, 2026
KPPU Jatuhkan Denda Rp3 Miliar ke PT Maruka Indonesia Karena Terbukti Bersekongkol Untuk Dapatkan Rahasia Perusahaan

KPPU Jatuhkan Denda Rp3 Miliar ke PT Maruka Indonesia Karena Terbukti Bersekongkol Untuk Dapatkan Rahasia Perusahaan

Februari 26, 2025
Jelang Haul ke-101 Tuan Guru Babussalam, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Serahkan Bantuan untuk Jamaah

Jelang Haul ke-101 Tuan Guru Babussalam, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Serahkan Bantuan untuk Jamaah

November 19, 2024
Wakil Bupati Pakpak Bharat Bersama Kapolres Kunjungi Pos PAM dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2025

Wakil Bupati Pakpak Bharat Bersama Kapolres Kunjungi Pos PAM dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2025

Maret 30, 2025

About

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

Follow us

Kategori

  • advetorial
  • Business
  • Daerah
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Health
  • Kriminal
  • Lifestyle
  • Medan
  • Nasional
  • National
  • News
  • Opinion
  • Pendidikan
  • Perburuhan
  • Politics
  • Politik
  • Post
  • public
  • Science
  • Sumut
  • Tech
  • Travel
  • Uncategorized
  • World

Recent Posts

  • Jeetbuzz বাংলাদেশ গাইড: বোনাস, পেমেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ও নিরাপত্তা
  • JW8 Bangladesh steps and methods – registration, bonuses, payments and more
  • JW8 বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ গাইড – JW8 অ্যাপের রেজিস্ট্রেশন, বোনাস ও পেমেন্ট অপশন
  • F999 payment methods: Deposit and withdrawal options for Bangladeshi players
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Sumut
  • Medan
  • Daerah
  • Kriminal
  • Politik
  • Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In