Sei Rampah | suaraburuhnasional.com – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mengambil langkah tegas dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai untuk menagih piutang pajak daerah yang belum tertagih. Langkah ini diumumkan dalam sosialisasi peningkatan PAD 2024 di Aula Sultan Serdang, Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (5/11/2024).
Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Sergai, H. Parlindungan Pane, SH, M.Si, melalui sambutan yang disampaikan oleh Pj. Sekdakab Sergai, Rusmiani Purba, SP, M.Si, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dalam meningkatkan kesadaran pajak. “Sesuai arahan Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK, salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di daerah adalah penagihan piutang pajak yang optimal,” ujarnya.
Menguatkan kerjasama tersebut, Pemkab Sergai telah memberikan surat kuasa khusus kepada Kejari Sergai untuk bertindak secara hukum terhadap wajib pajak yang menunggak. Langkah awal telah dimulai dengan pengiriman tiga surat teguran kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Surat-surat ini kini dalam proses rekapitulasi oleh Kejaksaan Negeri Sergai, yang akan berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam proses hukum.
Parlindungan juga meminta dukungan dari para camat, kepala desa, dan lurah untuk turut aktif dalam distribusi surat teguran, serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. “Dukungan saudara-saudara sangat penting, baik dalam mendistribusikan surat teguran maupun menjelaskan kepada wajib pajak terkait kewajiban mereka. Kesadaran pajak adalah bagian dari langkah besar meningkatkan kesejahteraan daerah,” tegasnya.
Tidak hanya meningkatkan PAD, kolaborasi ini juga diharapkan mendorong budaya transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Keberhasilan program ini akan menjadi poin evaluasi kinerja bagi camat, kepala desa, dan lurah. Ini bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi menjadi indikator utama dalam penilaian pemberantasan korupsi,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Kajari Sergai Rufina Ginting, SH, MH, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sri Rahmayani, S.Sos, M.Si, serta jajaran camat, lurah, kepala desa, dan tamu undangan lainnya, yang siap berperan dalam menyukseskan program ini. (Herry)
