Medan | suaraburuhnasional.com – Lanskap perkotaan Medan bagian Utara kembali dihadapkan pada sebuah ironi struktural yang akut. Di satu sisi, klaim modernisasi kawasan digencarkan; namun di sisi lain, denyut kehidupan warga tetap lumpuh setiap kali hidrologi wilayah tersebut diuji oleh curah hujan tinggi, Sabtu (14/11/2026).
Ketimpangan antara masifnya absorpsi anggaran publik dan realitas empiris di lapangan ini memantik kritik tajam dari tokoh masyarakat sekaligus praktisi hukum, Rion Arios, S.H., M.H.
Melalui desakan yuridis yang komprehensif, Rion secara resmi meminta bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan untuk melakukan audit forensik dan penyelidikan mendalam terhadap jajaran Pemerintah Kota Medan serta korporasi kontraktor pelaksana. Fokus utama desakan ini menyasar proyek-proyek infrastruktur strategis meliputi rehabilitasi jalan, normalisasi drainase, hingga sistem pengendalian banjir—yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara masif pada era kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Secara sosiologis dan ekonomis, alokasi fiskal hingga ratusan miliar rupiah seharusnya beroperasi sebagai public goods yang memicu multiplier effect bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, anomali terjadi ketika output pembangunan gagal bertransformasi menjadi outcome yang solutif bagi persoalan ekologis menahun di Medan Utara.
”Indikasinya cukup jelas. Meskipun sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, persoalan drainase dan pengendalian banjir setiap kali hujan turun tidak juga selesai. Wajarlah masyarakat mempertanyakan dan mencurigai kemungkinan adanya penyelewengan anggaran uang rakyat. Untuk itu, kami berharap Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belawan mengusut dugaan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut,” papar Rion, yang juga menahkodai PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Labuhan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Rion menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh terjebak pada legitimasi administratif formal semata. Penyelidikan harus menyentuh substansi materiil guna mendeteksi potensi delik Korupsi, Kolusi, dan Nepotism (KKN) yang tersembunyi di balik siklus kebijakan publik.
Guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas hukum, Rion merinci variabel-variabel krusial yang wajib ditelusuri secara saksama oleh instansi penegak hukum: Fase Perencanaan dan Pengadaan (Procurement Phase): Menelisik validitas studi kelayakan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta indikasi conflict of interest dalam proses lelang tender pengadaan barang dan jasa.
Fase Eksekusi Teknis (Technical Execution): Melakukan uji petik (sampling) atas spesifikasi material, deviasi volume pekerjaan riil di lapangan, serta potensi penyimpangan harga (mark-up finansial) yang mencederai prinsip efisiensi anggaran. Fase Akuntabilitas Keuangan: Mengaudit aliran likuiditas transaksi pembayaran kas daerah kepada korporasi swasta selaku penyedia jasa konstruksi.
Lebih lanjut, Rion menegaskan bahwa prinsip equality before the law harus ditegakkan secara absolut. Tidak boleh ada impunitas bagi aktor-aktor yang memegang diskresi kebijakan maupun para pemegang modal swasta apabila terbukti melakukan abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang merugikan keuangan negara.
”Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mengatasi banjir dan membangun infrastruktur justru tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Kami meminta Kejari Belawan berani mengusut persoalan ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat maupun pihak swasta, jangan ada yang dilindungi,” tegasnya dengan nada artikulatif.
Di akhir pandangannya, Rion mengingatkan bahwa orientasi kebijakan pembangunan daerah harus dikembalikan pada esensi dasarnya: pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (basic human needs) demi tercapainya keadilan distributif yang merata di seluruh wilayah urban.
”Ini menyangkut kepentingan masyarakat Medan Utara. Warga membutuhkan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan solusi pengendalian banjir yang nyata, bukan sekadar proyek yang menghabiskan anggaran. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya menutup pernyataan. (Nelson Siregar/red)
