Minahasa | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti tiga tantangan utama yang tengah dihadapi institusinya dalam upaya mempercepat reformasi agraria di Indonesia. Ketiganya meliputi peningkatan jumlah sertipikasi tanah, penyelesaian penyertipikatan bidang tanah yang telah terpetakan namun belum bersertipikat, serta peningkatan kualitas data pertanahan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya strategi yang terintegrasi untuk menjawab tantangan tersebut, terutama melalui penguatan sistem kerja dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
“Dari sisi sistem, seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir. Sementara dari aspek SDM, pengelolaan jabatan harus berbasis pada jenjang karier yang transparan dan berlandaskan prinsip meritokrasi,” ujar Menteri Nusron.
Ia menambahkan bahwa percepatan sertifikasi tanah dan pembenahan data pertanahan merupakan langkah fundamental dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan investasi.
Upaya reformasi pertanahan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi tata ruang nasional serta menjamin keadilan agraria di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara yang memiliki potensi strategis dalam sektor pertanian dan pariwisata. (c.siahaan)
