Jakarta | suaraburuhnasional.com – Dalam upaya memperkuat peran komunikasi publik yang lebih strategis dan berdaya guna, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan secara daring pada Senin (21/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang memberikan arahan penting terkait arah dan prinsip komunikasi publik kementerian ke depan. Dalam sambutannya, Wamen Ossy menekankan bahwa strategi komunikasi kementerian tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi seremonial atau tanggapan terhadap isu di media. Sebaliknya, komunikasi publik harus menjadi instrumen yang informatif, edukatif, partisipatif, serta transformasional, guna membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
“Komunikasi publik Kementerian ATR/BPN harus mampu menjembatani pelaksanaan tugas negara dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Komunikasi yang kita bangun tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga membangun pemahaman, melibatkan publik secara aktif, dan menghadirkan perubahan positif,” ujar Wamen Ossy.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kementerian saat ini memiliki dua wajah dalam praktik komunikasinya: di satu sisi, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) sudah menunjukkan inisiatif dan keterlibatan aktif; namun di sisi lain, pendekatan komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya strategis dan terintegrasi. “Dalam era banjir informasi seperti sekarang, yang unggul bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling dipercaya. Oleh karena itu, kita harus membangun trust masyarakat melalui komunikasi yang konsisten dan kredibel,” tegasnya.
Sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk menegaskan peran vital jajaran daerah sebagai garda depan dalam menyampaikan informasi kementerian kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa para Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan adalah perpanjangan tangan pusat yang harus mampu menyampaikan program secara akurat dan komunikatif. “Teman-teman di daerah memiliki peran strategis dalam menjelaskan program-program kementerian agar dapat dimengerti dan diterima masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya ditujukan bagi pejabat kehumasan, tetapi juga para pimpinan satuan kerja di pusat maupun daerah. Menurutnya, semua unsur pimpinan perlu memahami pentingnya membentuk narasi publik yang positif, seiring dengan pelaksanaan program kerja kementerian. “Komunikasi publik adalah tanggung jawab kolektif. Kita tidak hanya bertugas memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan bahwa narasi kementerian hadir secara positif dan solutif di ruang publik,” tutur Harison.
Kegiatan ini turut diisi dengan paparan dari sejumlah pejabat fungsional dan struktural, antara lain, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, Dimoderatori oleh Kepala Subbagian Media Center, Nur Adhani.
Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta jajaran tata usaha di berbagai satuan kerja. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan komunikasi publik Kementerian ATR/BPN dapat semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap isu pertanahan dan tata ruang. (c siahaan)
