Padang | suaraburuhnasional.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Capacity Building dalam rangka penyempurnaan penyusunan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (24/11/2025), dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota, termasuk Pasaman Barat.
Pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, hadir sebagai bagian dari delegasi daerah. Kehadirannya menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap agenda digitalisasi transaksi pemerintah yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ihpan menyampaikan kepada awak media bahwa pesan Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, menjadi pengingat penting bagi seluruh daerah untuk mempercepat transformasi digital.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa digitalisasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Beliau ingin seluruh transaksi pemerintah daerah berjalan cepat, aman, dan terintegrasi. Roadmap ETPD ini harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar dokumen administratif,” ujar Ihpan saat diwawancarai usai acara.
Ihpan menambahkan bahwa arahan gubernur tersebut relevan dengan kondisi Pasaman Barat yang sedang giat membangun sistem pelayanan berbasis elektronik. Ia menilai pesan itu menjadi dorongan moral bagi daerah untuk melangkah lebih progresif.
“Kami di Pasaman Barat sepenuhnya mendukung apa yang disampaikan Pak Gubernur. Digitalisasi adalah bagian dari reformasi birokrasi yang menyentuh langsung pelayanan publik. Kami ingin memastikan bahwa seluruh transaksi daerah, mulai dari pajak hingga belanja, dapat dilakukan secara digital, aman, dan transparan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ihpan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan agenda digitalisasi. Menurutnya, keberhasilan ETPD bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Kegiatan Capacity Building ini menjadi forum diskusi teknis antar TP2DD kabupaten/kota. Beberapa isu yang dibahas meliputi interoperabilitas sistem, keamanan data, serta strategi peningkatan literasi digital aparatur. Narasumber dari Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri turut memberikan paparan.
TP2DD sendiri merupakan tim lintas instansi yang dibentuk berdasarkan arahan nasional untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah, termasuk pembayaran pajak, retribusi, dan belanja daerah. Di Pasaman Barat, TP2DD melibatkan unsur BPKAD, Diskominfo, dan Bank Nagari.
Dengan semangat kolaborasi dan pembaruan, kegiatan HLM TP2DD dan Capacity Building ini diharapkan mampu mendorong percepatan implementasi ETPD di seluruh Sumatera Barat, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (Muji)
