Aceh Tenggara I suaraburuhnasional.com – Pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Lawe Harum, Aceh Tenggara, menuai kritik keras. Proyek bernilai Rp 26,27 miliar itu diduga dikerjakan asal jadi, bahkan disebut-sebut “kebal” karena diduga kuat dibekingi pihak kuat.
Proyek dengan Nomor Kontrak PB 0201-Bws 1.6.1/1704 tersebut dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan konsultan pengawas Agrinas Jaladri. Kegiatan ini merupakan bagian dari paket Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Utama DI kewenangan Provinsi Aceh Tahap II (Paket I), di bawah Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan masa pelaksanaan 97 hari kalender.
Namun di lapangan, kualitas pekerjaan justru dipertanyakan. Pantauan menunjukkan sejumlah dinding beton irigasi yang tengah dicor terlihat tidak rapi dan terkesan minim mutu. Bahkan, beredar informasi bahwa sebagian struktur tersebut sebelumnya sempat terdampak banjir hidrometeorologi, namun hanya ditutup ulang dengan lapisan semen tanpa perbaikan mendasar.
Tak hanya itu, indikasi keretakan juga tampak pada bagian bawah dinding irigasi di beberapa titik. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terhadap daya tahan bangunan dalam jangka panjang. Sorotan juga tertuju pada metode pengerjaan lantai irigasi yang dibangun di atas konstruksi lama. Praktek ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas struktur, terutama jika tidak disertai penguatan yang memadai sesuai standar teknis.
Pegiat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, Saleh Selian, secara tegas mengkritik proyek tersebut. Ia menilai pengerjaan yang terkesan asal jadi merupakan bentuk kelalaian serius dalam penggunaan anggaran negara. “Ini proyek besar dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Tapi hasilnya seperti pekerjaan tambal sulam. Kalau benar dikerjakan seperti ini, jelas merugikan masyarakat dan berpotensi menjadi masalah di kemudian hari,”ujarnya.
Saleh juga menyoroti dugaan adanya “bekingan” yang membuat proyek tersebut seolah berjalan tanpa pengawasan ketat. Ia mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh. “Jangan sampai proyek strategis seperti ini hanya jadi ajang menghabiskan anggaran. Apalagi ini berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan irigasi yang mendukung ketahanan pangan,”tegasnya.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan program prioritas pemerintah pusat dalam mendorong swasembada pangan, khususnya di daerah seperti Aceh Tenggara yang memiliki potensi besar di sektor pertanian.
Amri Sinulingga pegiat Aktivis Anti Korupsi kepada media ini Kamis (28/4/2026) di Kantor Sektariat Bersama (Sekber) dua media, meminta kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK agar jangan terlalu cepat menerima pekerjaan pihak rekanan. Sebaiknya dilakukan cek di lapangan agar nantinya pihak PPK dan PPTK tidak terjerat hukum.
Kata Amri Sinulingga lebih lanjut menerangkan kita meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar melakukan penyelidikan pada proyek irigasi Lawe harum dengan kwalitas pengerjaan pihak rekanan patut kita menduga pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dan daerah. Tegas Amri Sinulingga
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan di lapangan tersebut. (Dinni)
