Medan | suaraburuhnasional.com – Di tengah turbulensi modernitas yang kerap meromantisasi komoditas tanpa menimbang instrumen destruksinya terhadap kesehatan publik (public health), sebuah terobosan legislatif dan kultural yang radikal lahir dari jantung Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di bawah komando Gubernur Bobby Nasution mengambil diskresi politik yang berani: mendeklarasikan pelarangan total atas distribusi, perdagangan, dan konsumsi rokok elektrik (vape) di seluruh teritorial yurisdiksi provinsi.
Kebijakan ini melampaui batas regulasi administratif konvensional; ia adalah sebuah manifestasi intervensi negara (state intervention) guna meredam eskalasi krisis kesehatan masyarakat dan dekadensi moral generasional. Fondasi yuridis kebijakan ini tengah difinalisasi melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang diproyeksikan paripurna pada pengujung November 2026.
”Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengesahkan Perda tentang larangan vape. Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara,” tegas Bobby Nasution di hadapan konsorsium akademisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Sumut.
Secara epistemologis, narasi awal penjenamaan vape kerap direduksi sebagai alternatif modis guna mereduksi bahaya tembakau konvensional (harm reduction). Namun, dalam realitas empiris dan sosiologis, peranti aerosol berbasis nikotin dan zat sintetik ini justru bermutasi menjadi gateway drug (gerbang adiksi) yang memfasilitasi eskalasi penyalahgunaan zat psikotropika di kalangan usia produktif.
Eskalasi patologi sosial ini menemukan titik kulminasinya ketika instrumen agama dan hukum positif beririsan secara simetris.
Penerbitan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang secara eksplisit mengharamkan produksi, distribusi, hingga konsumsi rokok elektrik, memberikan legitimasi teologis yang kuat. Ketika korelasi antara toksisitas biologis dan degradasi moral terbukti secara saintifik dan teologis, kompromi institusional bukanlah pilihan yang rasional.
Sebuah kebijakan publik yang transformatif sering kali diuji melalui daya tahan ekosistem ekonominya terhadap kelompok rentan (vulnerable groups). Menyadari potensi disrupsi ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini terakumulasi dalam rantai pasok industri vape, Pemprov Sumut menolak terjebak dalam pendekatan represif yang buta realitas.
Melalui diskresi kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, pemerintah daerah menginisiasi skema mitigasi struktural. Berkolaborasi dengan lembaga perbankan regional seperti Bank Sumut dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pemerintah merancang instrumen pembiayaan inklusif berupa kredit khusus, disertai opsi subsidi suku bunga (interest rate subsidy) dari anggaran fiskal daerah.
Pendekatan ini memastikan bahwa proses transisi struktural (economic pivoting) para pedagang menuju sektor usaha alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan dapat berlangsung secara mulus, tanpa memicu marginalisasi sosial baru (social exclusion).
Keputusan monumental Pemprov Sumut ini merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma (paradigm shift) dalam tata kelola otonomi daerah. Di saat banyak wilayah memilih jalan kompromi demi orientasi pertumbuhan ekonomi semu (growth-oriented approach), Sumatera Utara memilih menempatkan kualitas modal manusia (human capital) meliputi kesehatan biologis, ketahanan psikologis, dan integritas moral sebagai variabel independen yang tidak dapat dinegosiasikan dengan komoditas apa pun.
Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum daerah, melainkan sebuah pernyataan epistemologis: bahwa peradaban yang agung hanya dapat dibangun di atas fondasi kesehatan publik yang paripurna dan ketegasan moral yang tak tergoyahkan. (Nelson Siregar/red)
