Jabar | suaraburuhnasional.com – Program sosial makan bergizi gratis (MBG) belakangan ini jadi kiblat sorotan lapisan masyarakat. Pasalnya, dibalik program sosial MBG yang dilaksanakan oleh badan gizi nasional (BGN) selaku pemegang peran sentral penggerak kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga dan kementerian tak terkecuali TNI/Polri, program MBG terindikasi malah dijadikan lahan subur tempat mencari keuntungan secara instan para oknum atau sindikat yang bercokol dipusaran program MBG.
Sehingga sekokoh kolaborasi yang dijalin BGN, menurut sumber dari kalangan pemerhati, masih terdapat celah longgar alias karpet merah bagi para oknum atau sindikat untuk bermain dipasokan harga bahan baku juga merubah takaran porsi hak para penerima manpaat MBG, sumber menambahkan, pergerakan sindikat disinyalir masuk pada wilayah proses penerbitan sertifikat halal dan SLHS yang bertarif puluhan juta rupiah, serta pada lingkup tahapan proses pendaptaran calon mitra SPPG, dimana sindikat terhubung dengan pihak oknum dari BGN mengatur centang biru bertarif Rp 250 hingga 350 Juta atau besaran tarif tergantung pada kadar kekurangan poin calon mitra SPPG sewaktu diverifikasi.
Sumber media suaraburuhnasional.com, yang meminta jati dirinya tidak tulis, baru-baru ini menuturkan, centang biru atau SLHS berbayar disinyalir dialami juga oleh sejumlah SPPG di wilayah Kecamatan Bojongpicung kabupaten cianjur, dimana SPPG dimaksud tetap lancar beroperasi sekalipun dinilai tidak sesuai dengan standar juknis, sementara penerima manpaat kerap dihantui rasa ragu dan hawatir jika mengkonsumsi makanan hasil produksi dari SPPG yang tidak sesuai juknis tersebut, pasalnya, berpotensi menimbulkan dampak buruk yang serius pada kesehatan penerima manpaat.
Terbitnya surat dari deputi bidang pemantauan dan pengawasan wilayah ll nomor: 839/D.TWS/03/2026 perihal penutupan sementara ribuan SPPG yang tidak sesuai dengan standar juknis, sumber menilai, informasi ribuan SPPG yang ditutup BGN tidak merubah kondisi SPPG di kecamatan Bojongpicung menjadi lebih patuh pada aturan, tak hanya soal aroma bisnis kotor yang masih menyengat dari dapur MBG, dugaan perihal adanya SPPG fiktif juga soal tumpang tindih data KPM masih berpeluang ditindak keras oleh BGN atau diperoses hukum.
Ramdani selaku korcam wilayah setempat, sewaktu dikonfirmasi Kamis lalu di ruang Koramil Bojongpicung, Ramdani terkesan membatasi jawaban perihal dugaan tumpang tindih data KPM, menurut Ramdani, hal itu tidak bisa diinformasikan pada publik, lantaran harus ada izin dari atasan, disinggung terkait dugaan adanya SPPG fiktif, Ramdani membenarkan SPPG fiktif tersebut sudah cukup lama beroperasi dan perihal tersebut sudah diketahui atasan. (Kamal/Asep)
