dLXHLU54O2876Ijyf22opx1wE4BqkuMICmXEo/s320/SAVE_20250715_152536.jpg" width="255" />
Tanjungbalai | suaraburuhnasional.com – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Asisten Pemerintahan Fitra Hadi, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk (DP3APM) Irma Suryani, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai, pada Selasa (28/4/2026) bertempat di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai.
Penandatanganan dilaksanakan langsung Wali Kota Mahyaruddin Salim bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai Nusra Arini dalam surat MoU nomor : 374/KPA.W2-A3/OT.01/IV/2026 dan surat nomor : 415.4/7402/IV/2026 tentang perlindungan hak mantan istri dan/atau hak anak pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Pasca Perceraian.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai atas kerja sama yang terjalin. Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dalam hal ini pegawai yang bekerja di lingkungan Pemko Tanjungbalai pasca perceraian dipenuhi dengan tata kelola dan sistem yang baik.
Sementara itu, Kepala Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai Nusra Arini menyampaikan harapannya melalui MoU sebagai upaya dan kebijakan dari pemerintah daerah untuk menekan angka perceraian di Kota Tanjungbalai. (Indah)
