Batu Bara | suaraburuhnasional.com — Terkait adanya pemberitaan di salah satu media online tentang pencabulan anak dengan narasumber KSJ untuk gelar RDP di DPR RI Komisi VIII, kedua orang tua korban angkat bicara. Bahwa kami orang tua korban yang melapor ke Polres Batu Bara dengan terlapor oknum karyawan PT. Inalum menyatakan, bahwa kami keberatan atas berita tersebut karena tidak terlebih dahulu berkomunikasi dengan kami sebagai pelapor. Minggu (23/3/2025).
“Dengan adanya berita tersebut maka dapat membuat trauma berat bagi korban dan bukan untuk melindungi korban,”ungkap Orang tua korban SPR (45) dan SDI (41). Kemudian penanganan perkara yang dilakukan oleh Polres Batu Bara atas laporan kami telah sangat baik dilakukan dan kami orang tua korban merasa sangat puas.
Kami sebagai pelapor dan orang tua korban telah mendengar keterangan anak kami sebagai korban, para saksi-saksi dan terlapor sehingga berdasarkan keterangan tersebut kami bermohon kepada aparat penegak hukum dan Satreskrim Polres Batu Bara agar perkara ini dihentikan penyelidikan dan penyidikan demi hukum, karena kami telah mendapatkan keadilan atas kasus tersebut dan kami bermohon kepada pihak lain atau media agar perkara ini tidak dimuat lagi kedalam berita demi kepetingan dan kebaikan anak kami.
Lanjut, SPR orang tua korban menekankan bahwa apabila ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan kami terhadap kasus ini membuat ke berita media, maka kami akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk Diproses sesuai Hukum yang berlaku di NKRI.
Dimana perlu dipahami bahwa sesuai Pasal 18 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Jadi perintah membawa dengan paksa terhadap pelapor dan korban anak tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan trauma bagi korban anak.
Selanjutnya, ibu korban (pelapor) serta korban menerangkan kepada media bahwa pelapor dan korban tidak bersedia menerima aparat penegak hukum atau kepolisian dirumahnya untuk melakukan pemeriksaan dirumah pelapor/korban terhadap pelapor/korban karena pelapor/korban telah menerima rasa keadilan tersebut.
Dan dalam Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menjelaskan, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sehingga korban harus mendapat perlindungan bukan tekanan dari pihak manapun dan apabila itu terjadi maka perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. (JMK)
