Dairi | suaraburuhnasional.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan (AMDPP) menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Dairi, Kamis (23/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap ketidakjelasan langkah PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dalam pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasca pencabutan izin kelayakan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang tersebut dipimpin oleh Ketua AMDPP, Oberlin Pasaribu, dan Sekretaris Bernad Malau. Dalam orasinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, antara lain mendukung investasi di Kabupaten Dairi yang mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menegaskan pentingnya kehadiran investasi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan. “Kami mendukung investasi yang membawa manfaat bagi masyarakat Dairi, tetapi perusahaan harus mematuhi peraturan, terutama terkait izin lingkungan. Jangan sampai investasi justru merugikan daerah,”tegas Oberlin Pasaribu di hadapan peserta aksi.
AMDPP juga mempertanyakan langkah PT DPM setelah dicabutnya izin kelayakan lingkungan yang tertuang dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 888 Tahun 2025. Pencabutan tersebut membatalkan izin sebelumnya, yaitu SK Nomor 854/MenLHK/Setjen/PLA.4/8/2022. Masyarakat meminta kejelasan mengenai kapan PT DPM akan kembali beroperasi di Dairi, sekaligus menuntut DPRD untuk memanggil pihak perusahaan dan memastikan keseriusan mereka dalam menanamkan investasi.
Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara kelembagaan. “Kami menghargai semangat masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. DPRD akan segera memanggil pihak PT DPM untuk meminta penjelasan resmi terkait perizinan AMDAL dan rencana operasional perusahaan di Kabupaten Dairi,”ujar Sabam.
Dalam pernyataan tertulisnya, AMDPP menilai keberadaan PT DPM sebenarnya merupakan angin segar bagi dunia investasi di Dairi, mengingat potensi dampak positif yang dapat dihasilkan bagi perekonomian daerah. Keberadaan perusahaan tambang ini dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta mendorong perputaran ekonomi di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi.
Namun demikian, AMDPP menilai PT DPM belum menunjukkan keseriusan dalam memenuhi kewajiban administratifnya, khususnya terkait pengurusan ulang izin AMDAL. “Kami meminta PT DPM agar bersikap serius dan transparan dalam mengurus izin lingkungan, serta menghormati peraturan yang berlaku. Kami juga mendesak DPRD untuk mengawal hal ini secara tegas demi kepastian hukum dan kepentingan masyarakat Dairi,” tegas Oberlin.
Aksi berlangsung dengan tertib dan kondusif, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian Polres Dairi dan personel Kodim 0206/Dairi. Setelah mendengarkan langsung tanggapan dari Ketua DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib, seraya berharap tindak lanjut nyata terhadap aspirasi yang telah disampaikan. (Cs)
