Jakarta | suaraburuhnasional.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menggelar rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut turut mengundang Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas evaluasi tata ruang dan penanganan banjir di kawasan strategis tersebut.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan adanya 796 titik pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur. Pelanggaran ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap permasalahan banjir yang terus terjadi.
“Kami melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan implementasi di lapangan. Ternyata, setelah dilakukan pengecekan, ada banyak sekali pelanggaran tata ruang, yaitu sekitar 796 titik. Hal ini secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab utama banjir di kawasan tersebut,” ujar Nusron Wahid kepada media usai rapat.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan aturan tata ruang. Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk peningkatan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.
Selain membahas penanganan pelanggaran tata ruang, pertemuan ini turut meninjau rencana strategis jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan revitalisasi kawasan resapan air.
Langkah pemerintah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi dampak banjir yang terus menghantui kawasan Jabodetabek-Punjur, sekaligus menjaga keberlanjutan tata ruang sesuai aturan yang berlaku. (Clara)
