Jakarta | suaraburuhnasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang diselenggarakan di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Dalam forum tersebut, Menteri Nusron menyoroti pentingnya aspek legalitas dan kepastian hukum atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, salah satu langkah krusial yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah proses verifikasi status kepemilikan tanah serta pengecekan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. “Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena ini penting dalam konteks land tenure,” ujar Nusron Wahid di hadapan peserta rapat.
Ia menambahkan bahwa landasan hukum kepemilikan tanah menjadi aspek vital untuk menghindari potensi sengketa agraria di kemudian hari. Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan agar setiap lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah memenuhi aspek legal-formal serta sesuai dengan peruntukan ruang yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil. Keberhasilan program ini, menurut Nusron, sangat bergantung pada sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengadaan dan legalisasi lahan. “Kami sangat mendukung arahan Presiden. Oleh karena itu, segala aspek teknis, termasuk tata ruang dan pertanahan, akan kami fasilitasi sebaik mungkin,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan agar pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai regulasi dan tidak menghadapi kendala hukum atau administratif di kemudian hari. (Clara.s)
