Jakarta | suaraburuhnasional.com – Di tengah ambisi besar Indonesia mempertahankan kedaulatan pangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah konkret untuk mengamankan ekosistem jagung nasional. Melalui kolaborasi lintas sektoral, Polri hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, melainkan sebagai akselerator kesejahteraan petani dengan memutus dominasi tengkulak yang selama ini menghimpit margin laba di tingkat akar rumput. Sabtu (7/2/2026).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2), Polri menggandeng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak. Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan keberhasilan swasembada jagung tahun 2025 berlanjut lebih kuat di tahun 2026.
Salah satu titik krusial yang dibenahi adalah akses permodalan. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, menegaskan bahwa Polri bertindak sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan legal yang sehat.
Melalui kemitraan strategis dengan Himbara, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi senjata utama petani untuk memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas. BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 Triliun pada tahun 2026 untuk KUR Mikro di sektor pertanian. Di wilayah Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), petani binaan Polri kini telah mulai menikmati modal kerja yang terstruktur tanpa jeratan bunga tinggi dari pihak ketiga.
Masalah klasik pertanian bukan hanya pada produksi, melainkan pada kejatuhan harga saat panen raya. Untuk mengantisipasi ini, Polri memastikan serapan hasil panen dilakukan secara adil melalui Perum Bulog.
Berdasarkan surat internal Bulog (SDI-217/2026), pemerintah telah menetapkan target pengadaan sebesar 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan nasional.”Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani tetap kompetitif. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong harga hingga Rp6.400 per kg, sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” tegas Brigjen Pol. Langgeng.
Program ini tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada optimalisasi lahan tidur di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pendampingan manajerial yang ketat dari Polri, petani tidak hanya diajarkan cara menanam, tetapi juga mengelola keuangan agar mampu melunasi pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Mengapa ini penting bagi masyarakat?
Stabilitas harga jagung adalah kunci stabilitas harga pakan ternak. Jika ekosistem jagung sehat, maka harga daging ayam dan telur di pasar akan tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Langkah Polri ini membuktikan bahwa ketahanan pangan adalah soal ketahanan nasional. Dengan mengawal hulu hingga hilir, Polri memastikan bahwa setiap butir jagung yang tumbuh di tanah air adalah simbol kemandirian bangsa dan kesejahteraan para pahlawan pangan kita. (NS)
