Jabar | suaraburuhnasional.com – Sejumlah pekerjaan proyek saluran irigasi program Instruksi Presiden no 2 tahun 2025 di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur dikabarkan mangkrak, masyarakat setempat tidak mengetahui apa penyebab gagalnya pekerjaan hingga tidak rampung di tahun anggaran 2025, apalagi jika disinggung soal volume atau besaran pagu anggaran, pasti semua geleng kepala, pasalnya, di lokasi proyek tidak dipasang plang papan informasi sebagai hak publik yang telah diwajibkan oleh UU no 14 tahun 2008 tentang KIP, Permen PU no 12/PRT/M/2014 dan Perpres no 70 tahun 2012.
Indikasi ketidak patuhan pada peraturan tersebut, jelas menuai ragam prasangka miring masyarakat terhadap pihak BBWS Citarum, publik terkesan sengaja dibikin rumit untuk memantau pekerjaan proyek program unggulan Presiden Prabowo tersebut, lantaran, menurut informasi yang beredar diinternal pelaksana pekerjaan, program Inpres no 2 di Kecamatan Bojongpicung malah dijadikan lahan subur untuk meraih untung pantastik oleh sejumlah nama oknum dari wakil rakyat, pelaksana pekerjaan juga penguasa ditubuh BBWS Citarum itu sendiri, seperti dari yang berperan memasok material bertarip tinggi hingga penentu kebijakan yang menyalah gunakan kewenangan dengan cara mensiasati dokumen.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Asep Dodo, di Kecamatan Bojongpicung setidaknya ada tiga titik pekerjaan yang didanai APBN tengah viral dijuluki mangkrak, diantaranya proyek di blok kp Rawa Bagong Desa Cikondang, di blok kp Tanjung Fesa Sukajaya dan di blok kp Rawakotok Desa Cibarengkok. Asep Dodo menambahkan, selain pengerjaan yang viral mangkrak di tiga desa, terdapat satu titik pekerjaan yang jadi sorotan masyarakat, yakni pekerjaan proyek di blok kp Cisasak Desa Sukajaya, dimana kualitas pekerjaannya sangat diragukan oleh calon penerima manpaat, lantaran tidak berpondasi.
Menanggapi pengerjaan proyek mangkrak di sejumlah lokasi, Ujang Suhendar angkat bicara, menurutnya, kualitas pekerjaan hanya bergantung pada karakter pelaksana pekerjaan dilapangan, sebab, pelaksana itu sendiri selain tidak pernah menjalani bimtek, dokumen seperti SPK serta RAB yang seharusnya jadi pedoman pengerjaan malah tidak berada ditangan pelaksana pekerjaan.
Berawal dari persoalan proyek mangkrak yang kian memanas di masyarakat, warga di DKM RT 06/04 Desa Sukajaya turut mengalami gejolak yang serupa, pasalnya, menut warga, uang DKM sekitar Rp 29 juta yang semula dipakai pelaksana proyek untuk membayar pekerja proyek di blok kp Tanjung, kini tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab membayarnya, akibatnya warga setempat tidak menghendaki pengerjaan itu dilanjutkan jika uang dimaksud belum dibayar.
Wawan selaku pengawas BBWS Citarum sewaktu dihubungi media online suaraburuhnasional.com, pihaknya tidak dapat memberi banyak komentar, lantaran tengah mengikuti rapat, menurut Wawan, nanti akan kembali dihubungi. (Kamal/Asep)
